by

MUI Bela Din Syamsuddin Yang Dituduh Radikal oleh Anggota GAR – ITB

MUI Bela Din Syamsuddin Yang Dituduh Radikal oleh Anggota GAR – ITB

Perdananews Kalsel – Sejumlah Pihak, membela Din Syamsuddin yang dituduh radikal oleh sejumlah Alumni ITB yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR-ITB). Kali ini MUI turut membela Ketua Umum Muhammadiyah Periode 2005-2015 ini.

Alumni University of California, Los Angeles (UCLA) ini dilaporkan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) dan KASN lewat surat terbuka nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021, dikarenakan Din Syamsuddin masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat, tindakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melaporkan Din Syamsuddin atas dugaan radikalisme, sudah keterlaluan.

“Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita pasti menganggap itu keterlaluan lah,” kata Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar Surabaya, Gedung Negara Grahadi,Selasa (16/2).

Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya itu juga menyebut bahwa tuduhan tersebut tak memiliki bukti yang dapat dijadikan menjerat Din Syamsuddin.

Baca Juga Alumni ITB Desak Wali Amanat Copot Din Syamsuddin dari Anggota Majelis

Lebih lanjut Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan pelaporan itu, tidak perlu dilakukan, sebaiknya kedepankan khusnudzon terlebih dahulu kepada Din.

Jadi kita khusnudzon, masih belum ke sana [tuduhan radikalisme],” ucapnya.

Baginya, apa yang dilakukan Alumni University of California, Los Angeles (UCLA) itu, selama ini hanyalah sebatas sikap kritis dan dalam batas yang wajar. Kritik, kata dia diperlukan agar negara bisa menjadi lebih baik.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta publik tak sembarangan memberi label radikalis kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu. Yaqut menyebut persoalan dugaan pelanggaran kode etik Din harus dilihat secara proporsional.

“Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” kata Yaqut.

(PN/DB)

PERDANANEWS