by

Penjualan Pulsa Hingga Token Listrik, akan Kena Pajak Mulai Februari

Penjualan Pulsa Hingga Token Listrik, akan Kena Pajak Mulai Februari

Perdananews Kalsel – Ditengah Menurunnya Daya Beli Masyarakat, Pemerintah justru memungut Pajak dari Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Voucer dan Token Listrik.

Dasar Pemungutan Pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 22 Januari 2021, berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021.

Baca Juga Pemberian Bantuan Sosial (bansos) akan dilanjutkan sampai 2021

Dalam Beleid itu, Pajak yang dimaksud adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, PPH atau Pajak Penghasilan.
“Kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, perlu mendapat kepastian hukum,” tulis ketentuan tersebut dilansir dari Medcom.id di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.

Menurut Sri Mulyani, masuknya tiga item tersebut dalam PMK, adalah untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. PPN tersebut dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pendistribusi layanan atau pelanggan jasa tersebut.

Selain itu, PMK ini juga mengatur pengenaan PPN atas jasa kena pajak. Berikut ini rinciannya

  1. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi.
  2. Jasa pemasaran dengan media voucher dan penyelenggara voucher.
  3. Jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribusi.
  4. Jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program) oleh penyelenggara voucher.

(PN/Editor DB)

PERDANANEWS