by

Peran Transformatif Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Peran Transformatif Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

(Refleksi Hari Amal Bakti Kementrian Agama Ke-75)

Oleh: Syamsudin Kadir*
PADA momentum Hari Amal Bakti (HAB) Kementrian Agama (Kemenag) ke-75 tahun ini (yang jatuh pada 3 Januari 2021) ada baiknya kita merefleksi salah satu tanggung jawab Kemenag yaitu pengelolaan perguruan tinggi berbasis agama Islam, terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Beberapa tahun lalu Kemenag memperkenalkan istilah baru untuk menunjuk perguruan tinggi Islam yang berada di bawah naungannya, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Sejak lama kita mengenal sebutan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) untuk perguruan tinggi Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) seperti STAIN, IAIN dan UIN.

Pertanyaan lama pun kembali muncul: perguruan tinggi Islam mau ke mana dan dibawa ke mana?, apa urgensi mengganti nama atau label bagi perguruan tinggi Islam?, dan bagaimana perannya ke depan?

Dalam konteks pergantian nama PTAIN ke PTKIN (termasuk transformasi STAIN ke IAIN dan IAIN ke UIN), pertanyaan semacam di atas menjadi sangat penting dan perlu didiskusikan di kalangan perguruan tinggi Islam dan stakeholder keagamaan Islam di berbagai sektor.

Sehingga proses transformasi benar-benar diawali oleh kesiapan yang matang, baik aspek sistem, manajemen maupun infrastruktur kampus serta kultur akademik yang dibangun seperti budaya riset, tradisi pengkaryaan (misalnya baca-tulis) dan pendalaman keilmuan berdaya saing tinggi.

Sekadar mengingatkan, pada tahun 1960, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Dalam perpres tersebut dicantumkan pertimbangan pertama: “Bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, untuk memperbaiki dan memadjukan pendidikan tenaga ahli Agama Islam guna keperluan Pemerintah dan masjarakat dipandang perlu untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri.”

PERDANANEWS